dunia industri

Tekanan perlambatan ekonomi nasional mulai dirasakan ‘memberatkan’ bagi  perusahaan manufaktur skala besar . Tak heran, perusahaan manufaktur skala besar pun mulai memikirkan  strategi efisiensi potong biaya  (cutting cost). Demikian informasi yang diperoleh  tim   Duniaindustri.com  dari perbincangan dengan sejumlah praktisi industri manufaktur skala besar. Kekhawatiran para praktisi industri manufaktur skala besar terutama terkait perlambatan ekonomi nasional pada kuartal II 2019. Menurut  data  Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2019 hanya 5,05% secara tahunan atau melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 5,27%. Dalam perhitungan kuartalan, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II tahun ini cuma tumbuh 4,2%. Namun, angka itu masih membaik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 yang secara kuartalan turun 0,52%. Porsi sektor manufaktur masih dominan terhadap PDB dengan nilai 19,52%. Kendati demikian, pertumbuhan

Industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri, terutama di subsektor benang dan kain, kian tergerus produk impor, namun hingga saat ini belum ada perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menghentikan dulu pemberian izin dan  rekomendasi  impor agar stok produk dalam negeri bisa terjual. Ketua Umum IKATSI, Suharno Rusdi memperkirakan saat ini ada sekitar  1,5 juta bal benang dan 970 juta meter kain stok  yang menumpuk di gudang-gudang industri tekstil karena tidak bisa terjual. “Kira-kira senilai Rp. 30 triliun atau setara dengan 2 sampai 3 bulan stok,” tegas Rusdi dalam keterangan tertulis yang diterima  Duniaindustri.com  di Jakarta, Rabu (28/8). Tingginya stok  ini membuat industri tekstil kesulitan memutar modal kerja nya karena siklus modal kerja di sektor tekstil sangat cepat. “Kalau dibiarkan berlarut da

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mengalokasikan   anggaran pembangunan infrastruktur   mencapai Rp 419,2 triliun, naik 4,9% dari alokasi anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp 399,7 triliiun. Bagaimana dampaknya terhadap   sektor industri   tertentu? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa jumlah anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mencapai Rp 419,2 triliun. Angka tersebut naik 4,9 persen dari alokasi anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp 399,7 triliiun. "Untuk infrastruktur tahun depan, yang naik tajam adalah jalan. Tahun 2020 targetnya naik dua kali lipat," kata Sri Mulyani kepada pers di Jakarta. Dia menjelaskan pada 2020 pembangunan jalan ditargetkan hingga 837 kilometer (km), naik lebih dari dua kali lipat dari pembangunan jalan 2019 yang hanya sepanjang 406 km. Selain menambah pembangunan jalan, pembangunan jembatan juga masih

Seiring makin pesatnya perkembangan teknologi digital secara global, pebisnis dinilai perlu mengoptimalkan penggunaan database direktori untuk memperkuat penetrasi dan cengkeraman bisnis. Database direktori perusahaan per sektor industri dapat memberikan acuan untuk strategi marketing dan promosi secara terarah dengan memanfaatkan teknologi big data. Duniaindustri.com , startup khusus layanan big data di sektor industri, meluncurkan empat database spesifik terkait direktori perusahaan dan pabrik per sektor industri. Empat database tersebut diharapkan menjadi acuan atau panduan bagi investor, marketer, peneliti, maupun pemangku kebijakan lainnya yang ingin mendalami sektor industri di Indonesia. Empat database direktori itu adalah: 1)  Database Direktori 845 Perusahaan Kendaraan Bermotor 2)  Database Direktori 935 Perusahaan Elektronik di Indonesia 3)  Database 1.452 Direktori Perusahaan Tekstil dan Garmen 4)  Database 165 Direktori Perusahaan Baja di Indonesia